Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga, BPS 2008

Pada tahun 2005, BPS melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang patut mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Diketahui ternyata data hasil PSE05 dianggap lebih baik dibandingkan dengan database yang tersedia di pemerintahan daerah. Meskipun demikian, diakui bahwa data hasil PSE05 belum sempurna. Penelitian dari 56 universitas menemukan data hasil PSE05 masih mengandung 8 persen inclusion error dan 22,36 persen exclusion error (Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat 2005). Disamping untuk program BLT, data PSE05 juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Program-program ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, terbukti rumah tangga miskin sebanyak 17,8 persen pada tahun 2006 turun menjadi 15,4 persen pada tahun 2008. Namun perlu disadari bahwa pendataan PSE05 merupakan kegiatan yang sangat besar bagi BPS, sehingga banyak kegiatan BPS yang lain yang tertunda pada waktu itu.
Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data rumah tangga untuk program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) tahun 2007. Pengumpulan data untuk mendukung program ini disebut Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07). Hasil dari SPDKP07 dianggap jauh lebih baik dibandingkan data hasil PSE05 karena hanya lebih sedikit inclusion dan exclusion error-nya. Hal ini dikarenakan SPDKP07 dilaksanakan hanya di 953 kabupaten/kota terpilih dan anggarannya pun jauh lebih besar.
Pemerintah Indonesia mengandalkan hasil dari kegiatan-kegiatan di atas untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Pemerintah memberikan prioritas pada kaum miskin dalam memberikan transfer sosial sebagai akibat kenaikan harga BBM dan mengingat anggaran yang terbatas. Setelah melaksanakan program bantuan sosial untuk program anti kemiskinan seperti BLT, PKH, Akseskin, Raskin, dll, pemerintah berharap tingkat kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, targeting program bantuan sosial kepada kaum miskin menjadi prioritas pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengumpulan data seperti PSE05 dan SPDKP07 membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Dalam rangka memberikan hasil targeting terbaik sesuai anggaran, perlu dicari indikator yang lebih baik atau metode yang efektif untuk meningkatkan identifikasi rumah tangga miskin yang layak untuk berbagai program bantuan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Kegiatan ini selanjutnya disebut Penentuan Peringkat Kesejahteraan 2008 (P2K08), akan dilakukan di 12 kabupaten/kota di Indonesia.